Studi Kelayakan Pemekaran Kelurahan, Batas Wilayah Kelurahan di Cilegon Harus Rekonfigurasi

1 bulan yang lalu Zainal Takin 0 respond
IMG_5392

CILEGON, BCO - Rekonfigurasi atau penataan ulang terhadap batas wilayah dari setiap kelurahan yang ada di Kota Cilegon harus segera dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon.

Berdasarkan hasil kajian tim penyusun dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), peninggalan batas wilayah kelurahan dari Kabupaten Serang kepada Kota Cilegon yang ada saat ini dinilai sudah amburadul dan tidak layak.

“Jika ingin tertata dengan baik batas wilayah kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Cilegon maka Pemerintah Kota Cilegon harus lakukan konfigurasi terhadap batas wilayah. Sebab batas wilayah warisan dari Kabupaten Serang sekarang sudah tidak layak,” kata ketua tim penyusun, Gandung Ismanto, usai acara pemaparan studi kelayakan pemekaran kelurahan di Aula Setda Kota Cilegon, Jum’at 20 Oktober 2017.

Gandung menjelaskan, jika rekonfigurasi tidak segera dilakukan maka sebagai sebuah kota berkembang, kedepannya Kota Cilegon akan memiliki banyak masalah terkait dengan kependudukan dan luas wilayah kelurahannya.

“Batas wilayah penting untuk ditata kembali, jangan sampai batas wilayah ini selalu menjadi masalah kependudukan. Sebab banyak wilayah kelurahan yang kurang luas wilayahnya,” jelasnya.

Gandung mengungkapkan, dari hasil kajian tim saat ini, sedikitnya ada 10 kelurahan layak untuk dimekarkan, sebab secara jumlah penduduk dan luas wilayah sudah memenuhi ketentuan aturan dan perundang-undangan.

“Jika dari hasil kajian kami ada 8 sampai 10 kelurahan yang layak dimekarkan. Hal tersebut berdasarkan banyaknya penduduk dan luas wilayah kelurahan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cilegon Lina Komalasari mengatakan, akan melaporkan hasil kajian tersebut kepada pimpinan, selanjutnya akan ada penyusunan terkait dengan pemekaran kelurahan.

“Penyusunan terlebih dahulu. Sebab terkait pemekaran harus ada persetujuan dari Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” kata Lina.

Lina juga menjelaskan, pemekaran dan batas wilayah merupakan kajian yang berbeda. Untuk sementara pihaknya akan melaporkan terlebih dahulu persoalan pemekaran kelurahan tersebut.

“Ini dua hal yang berbeda, pembahasan dan kajiannya juga berbeda. Saat ini kami akan melaporkan pemekaran ini bersama dengan tim kajian untirta kepada atasan,” katanya. []

Don't miss the stories followPortal Berita Cilegon No.1 and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
IMG_20171020_203210

Tertib Administrasi Warga Pendatang, Kelurahan Purwakarta Monitoring Sejumlah Kontrakan

IMG20171020154431

Ada Surat Ederan Kemenhub Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Sepeda Motor, Dishub Cilegon Dinilai Tidak Cepat Tanggap

Related posts
Your comment?
Leave a Reply