Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Cilegon Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

2 tahun yang lalu Juki San 0 respond
single-thumb.jpg

Rancangan

WALIKOTA CILEGON
PROPINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR …  TAHUN  …
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA CILEGON,

Menimbang    :
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum berlakunya Peraturan Daerah Kota Cilegon, dan sebagai pelaksanaan Pasal 149 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu diatur kembali mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil  di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon  dalam Peraturan Daerah;
Mengingat    :
1.    Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.    Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
7.    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
9.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
10.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON
dan
WALIKOTA CILEGON
MEMUTUSKAN:
Menetapkan    :     PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB  I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.    Kota adalah Kota Cilegon.
2.    Walikota adalah Walikota Cilegon.
3.    Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon.
4.    Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.
5.    Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana dan peraturan pelaksanaannya.
6.    Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
7.    Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
8.    Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
9.    Peraturan Daerah, adalah Peraturan Daerah Kota Cilegon  yang memuat ketentuan Pidana dan yang telah berlaku sah, serta diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.
10.    Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon  yang membidangi materi Peraturan Daerah yang bersangkutan.
11.    Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon  yang membidangi materi Peraturan Daerah yang bersangkutan.
12.    Tindak Pidana adalah tindakan pidana pelanggaran Peraturan Daerah yang mempunyai sanksi pidana.
13.    Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Diklat PPNS, adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas calon PPNS dan PPNS di bidang penyidikan.
14.    Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disingkat STTPP, adalah surat tanda lulus bagi PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan.
15.    Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
16.    Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS, adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
17.    Operasi Penindakan, yang selanjutnya disebut operasi yustisi, adalah operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan di tempat.

BAB  II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 2
(1)    Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan PPNS di lingkungan Pemerintah Kota.
(2)    PPNS dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.
Pasal 3
(1)    PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.
Pasal 4
(1)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang:
a.    menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
b.    melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
c.    menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d.    melakukan penyitaan benda atau surat;
e.    mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f.    memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
g.    mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h.    mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
i.    mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)    Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dalam Wilayah Hukum di tempat PPNS tersebut ditempatkan.
(3)    Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5
(1)    PPNS, disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS, apabila melakukan tindakan penyidikan diberikan uang insentif.
(2)    Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
Pasal 6
PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:
a.    melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
b.    menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
c.    membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal:
1)    pemeriksaan tersangka;
2)    pemasukan rumah;
3)    penyitaan barang;
4)    pemeriksaan saksi; dan
5)    pemeriksaan tempat kejadian;
d.    membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris PPNS.

BAB  IV
PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 7
(1)    Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Walikota kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri, dengan tembusan kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik   Indonesia.
(2)    Keputusan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM setelah mendapatkan pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 8
Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.    PNS berpangkat serendah-rendahnya Penata Muda/ golongan III/a;
b.    pendidikan serendah-rendahnya Sarjana, diutamakan Sarjana Hukum;
c.    ditugaskan di bidang teknis operasional penegakan hukum;
d.    telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan;
e.    daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai baik di setiap bidang; dan
f.    sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter.
Pasal 9
(1)    Usulan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus melampirkan:
a.    photo copy Peraturan daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewewenangan sebagai PPNS yang diusulkan;
b.    Surat Keterangan Wilayah Kerja PPNS yang diusulkan;
c.    photo copy ijazah terakhir yang dilegalisir;
d.    photo copy Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir;
e.    photo copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir;
f.    photo copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan (STTPP) Khusus di bidang Penyidikan yang dilegalisir;
g.    Surat Keterangan Dokter yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berbadan sehat.
(2)    Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).
Pasal 10
(1)    Mutasi PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Walikota.
(2)    Mutasi PPNS antar Provinsi, ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara.
(3)    Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Hukum dan HAM.
Pasal 11
(1)    Pemberhentian PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diusulkan oleh Walikota kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri;
(2)    Usulan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukung;
(3)    Keputusan Pemberhentian PPNS ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
(4)    PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:
a.    berhenti sebagai PNS;
b.    atas permintaan sendiri;
c.    melanggar disiplin PNS;
d.    tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS; dan/atau
e.    meninggal dunia.

BAB V
SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN
Pasal 12
(1)    Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS wajib dilantik   dan mengucapkan sumpah/janji.
(2)    Lafal sumpah/janji pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
”Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;
Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.
Pasal 13
(1)    Sumpah/janji dan pelantikan calon PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.
(2)    Tempat sumpah/janji dan pelantikan calon PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(3)    Susunan acara sumpah/janji dan pelantikan calon PPNS terdiri dari:
a.    Pembacaan Keputusan Pengangkatan PPNS
b.    Pengucapan Sumpah/Janji dihadapan saksi Rohaniawan;
c.    Penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji dan Pelantikan;
d.    Pelantikan.

BAB VI
KODE ETIK PPNS
Pasal 14
(1)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), PPNS wajib mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab dengan berdasarkan prinsip-prinsip:
a.    integritas;
b.    kompetensi;
c.    obyektifitas; dan
d.    independensi.
(2)    Selain berpedoman pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS wajib bersikap dan berperilaku sesuai kode etik.
(3)    Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a.    mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa, dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
b.    menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
c.    mendahulukan kewajiban daripada hak;
d.    memperlakukan semua orang sama dimuka hukum;
e.    bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
f.    menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
g.    tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
h.    tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
i.    mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
j.    menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan HAM;
k.    senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
l.    menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
m.    dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.
Pasal 15
(1)    Dalam rangka penegakan pelaksanaan kode etik PPNS, Pemerintah Kota membentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc.
(2)    Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari 3 (tiga) unsur, yaitu:
a.    SKPD tempat PPNS bertugas;
b.    Inspektorat Provinsi; dan
c.    Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi.
(3)    Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
KARTU TANDA PENGENAL
Pasal  16
(1)    PPNS harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal (KTP) PPNS.
(2)    KTP PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(3)    KTP PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal dikeluarkan.

BAB VIII
SEKRETARIAT PPNS
Pasal 17
(1)    Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dibentuk Sekretariat PPNS di Daerah.
(2)    Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara Ex Officio diketuai oleh Sekretaris Daerah, dan dibantu oleh Pelaksana Tugas Harian yang dijabat oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
(3)    Pembentukan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18
(1)    Pembinaan dan pengawasan umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.
(2)    Pembinaan dan pengawasan teknis dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, Kapolri dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(3)    Pembinaan dan pengawasan operasional dilakukan oleh Walikota bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepolisian Daerah dan Kejaksaan.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 19
Biaya pelaksanaan tugas penyidikan dan pelaksanaan pembinaan operasional PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon .

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 20
(1)     Setiap PPNS yang dalam pelaksanaan tugasnya melanggar ketentuan dalam pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
(2)     Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dilaksanakan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.
(3)    Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal

WALIKOTA CILEGON

………………………..

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

……………………………………
LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN ……… NOMOR …

Don't miss the stories followPortal Berita Cilegon No.1 and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
prev-next.jpg

Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Cilegon Tentang Kota Ramah Hak Asasi Manusia

TILANG

Parkir Sembarangan di Cilegon, Mobil Ditilang Petugas

Related posts
Your comment?
Leave a Reply