Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Cilegon Tentang Kota Ramah Hak Asasi Manusia

1 tahun yang lalu Iip Djulianto 1 respond
RANPERDA KOTA CILEGON

Rancangan
PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR  ….  TAHUN  ….
TENTANG
KOTA RAMAH HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA CILEGON,
Menimbang     :
a.    bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi bersama baik antara individu, pemerintah, dan negara;
b.    bahwa Pemerintah Kota Cilegon berkomitmen untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan serta menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia;
c.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kota Ramah Hak Asasi Manusia;
Mengingat     :    1.    Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.    Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan    Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3.    Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4.    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 3783);
5.    Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang  Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8.    Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara    Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4419);
10.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
11.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635 );
12.    Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4720);
13.    Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
14.    Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
15.    Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2009  tentang  Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
16.    Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495 );
17.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
19.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20.    Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran   Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
21.    Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan  Antara  Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON
dan
WALIKOTA CILEGON
MEMUTUSKAN :
Menetapkan    :    PERATURAN DAERAH TENTANG KOTA RAMAH HAK ASASI MANUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1.    Daerah adalah Kota Cilegon.
2.    Pemerintahan Daerah adalah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3.    Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.    Walikota adalah Walikota Cilegon.
5.    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Cilegon.
6.    Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7.    Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
8.    Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
9.    Kota Ramah Ham adalah kota yang seluruh elemen  pemangku kepentingannya mempelajari, mengadopsi dan mempraktikkan norma, pedoman dan standar HAM untuk kebutuhan praktis masyarakat, dan di integrasikan ke dalam kebijakan, hukum, dan keputusan publik.
10.    Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
11.    Lembaga Kemasyarakatan adalah organisasi/lembaga yang  dibentuk  oleh anggota masyarakat WNI secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2
Maksud dari Peraturan daerah ini adalah untuk meningkatkan peran serta daerah dalam melindungi, menghormati, dan memajukan hak asasi manusia di Kota Cilegon.
Pasal 3
Kota Ramah HAM, bertujuan untuk :
a.    meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM di Daerah sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b.    mendorong peran serta seluruh unsur pemerintahan daerah Kota Cilegon untuk menerapkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam setiap aspek pemerintahannya.
Pasal 4
Kota Ramah HAM memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:
a.    Hak warga atas kotanya
b.    Non-diskriminasi dan tindakan afirmatif;
c.    Inklusi Sosial dan Keragaman budaya;
d.    Demokrasi partisipatoris
e.    pemerintahan yang akuntabel;
f.    Keadilan sosial, solidaritas dan keberlanjutan;
g.    Kepemimpinan dan pelembagaan politik;
h.    Pengarusutamaan HAM;
i.    Koordinasi yang efektif lembaga dan kebijakan;
j.    Jaminan atas pemulihan hak;
k.    Partisipasi masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5
(1)    Pelaksanaan Kota Ramah HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)    Untuk mencapai tujuan Pelaksanaan Kota Ramah HAM, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
Pasal 6
Peraturan daerah ini berlaku kepada setiap penduduk Kota Cilegon, baik yang berada di dalam wilayah maupun yang berada di luar wilayah Kota Cilegon.
Pasal 7
Ruang lingkup Kota Ramah HAM mencakup:
a.    Semua warga berhak melaksanakan kebebasan agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya;
b.    Semua warga berhak memperoleh Hak atas kesehatan;
c.    Semua warga berhak memperoleh Hak atas pendidikan yang layak;
d.    Semua warga berhak memperoleh Hak atas perumahan;
e.    Semua warga berhak memperoleh Hak atas pekerjaan;
f.    Semua warga berhak memperoleh Hak atas lingkungan;
g.    Semua warga berhak memperoleh rasa aman;
h.    Semua warga berhak atas Kesetaraan dan Hak untuk tidak di diskriminasi atas dasar gender, ras dan agama;
i.    Hak-hak bagi Kelompok Rentan;
j.    Hak atas jaminan kebebasan berorganisasi, menyampaikan pendapat dan berekpresi;
k.    Hak atas keadilan;
l.    Partisipasi Politik;
m.    Keragaman budaya;
n.    Hak atas informasi, dan transparansi pemerintahan;
o.    Hak partisipasi masyarakat;
p.    Hak atas Layanan Publik, ruang publik, mobilitas dan Transportasi yang terjangkau untuk semua, termasuk penyandang disabilitas, lansia dan anak-anak.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 8
HAK KEBEBASAN BERAGAMA
(1)    Setiap warga daerah berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, mencakup kebabasan untuk menganut suatu agama aau kepercayaan apapun menurut pilihannya baik secara individu maupun dalam masyarakat.
(2)    Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas maka kebebasan beragam tersebut mencakup:
a.    Kebebasan beribadah atau berkumpul dalam hubungannya dengan suatu agama atau kepercayaan dan mendirikan serta mengelola tempat-tempat untuk tujuan ini;
b.    mengajarkan suatu agama atau kepercayaan ditempat-tempat yang sesuai;
c.    menghormati hari-hari besar agama atau kepercayaan dan   upacara-upacara menurut ajaran-ajaran agama atau kepercayaan.
(3)    Pemerintah daerah tidak boleh membatasi atau melarang umat beragama, untuk menggunakan ruang publik atau bangunan kota untuk perayaan keagamaan di luar batas-batas yang dibolehkan oleh undang-undang.
Pasal 9
HAK ATAS KESEHATAN
Pemerintah daerah harus menjamin bagi semua warga Daerah atas akses yang permanen terhadap layanan publik seperti layanan air minum, sanitasi, pembuangan sampah, serta fasilitas untuk perawatan kesehatan, pasokan kebutuhan pokok, dan rekreasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 10
HAK ATAS PENDIDIKAN
(1)    Pemerintah daerah wajib memenuhi hak atas pendidikan dengan mempertahankan sistem pendidikan yang baik.
(2)    Dalam menjamin hak asasi atas pendidikan Pemerintah daerah diminta untuk memastikan bahwa anak-anak tidak dicegah oleh orang lain atau kebijakan lainnya untuk datang ke sekolah.
Pasal 11
HAK ATAS PERUMAHAN
(1)    Pemerintah daerah harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin semua warga dapat mengakses atas perumahan yang terjangkau sehingga dapat memenuhi kondisi hidup yang memadai.
(2)    Pemerintah daerah memfasilitasi ketersediaan perumahan dan  fasilitas  umum  yang layak bagi semua warga daerah.
(3)    Pemerintah daerah menetapkan program bagi pembebasan lahan dan perumahan, kepemilikan regularisasi, yang ramah HAM sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(4)    Pemerintah daerah juga dapat mengurangi kondisi lingkungan yang rawan bencana dan pemukiman informal sehingga dapat memenuhi kondisi hidup yang memadai
Pasal 12
HAK ATAS PEKERJAAN
Pemerintah daerah, dalam tanggung jawab bersama dengan pemerintah pusat mendorong dan melaksanakan pemenuhan hak atas pekerjaan bagi setiap warga daerah.
Pasal 13
HAK ATAS LINGKUNGAN
(1)    Pemerintah daerah harus mengadopsi langkah-langkah pencegahan terhadap polusi, pekerjaan yang tidak tertata dalam suatu wilayah, dan pendudukan wilayah lingkungan yang dilindungi, serta langkah-langkah yang mendukung konservasi energi, pengelolaan limbah dan pemakaian kembali, daur ulang, pemulihan lereng, serta perluasan dan perlindungan daerah hijau.
(2)    Pemerintah daerah harus menghargai warisan alam, sejarah, arsitektur, budaya, dan seni, serta mendorong pemulihan maupun rehabilitasi daerah dan fasilitas perkotaan yang mengalami kerusakan.
Pasal 14
HAK ATAS RASA AMAN
(1)    Pemerintah daerah wajib menciptakan lingkungan Kota yang lebih aman yang dapat mengurangi risiko kekerasan.
(2)    Pemerintah daerah harus memastikan bahwa aparat keamanan yang berada di bawah yurisdiksi daerah selalu menerapkan penggunaan kekuatan secara ketat sesuai dengan ketentuan hukum yang demokratis.
Pasal 15
KESETARAAN DAN HAK UNTUK TIDAK DI DISKRIMINASI
(1)    Semua orang yang tinggal di daerah, baik secara permanen maupun sementara, tidak boleh diskriminasi dalam bentuk apapun.
(2)    Pemerintah daerah harus patuh pada kewajiban untuk memenuhi hak individu agar tidak di diskriminasi baik berdasarkan ras, gender, status sosial dan agama.
(3)    Pemerintah daerah melakukan kebijakan yang mendorong pencegahan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, dan anak termasuk membangun program rehabilitasi bagi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
(4)    Pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan kebijakan publik harus menjamin kesempatan yang setara bagi perempuan.
(5)    Pemerintah daerah harus membangun kebijakan untuk melawan rasisme, diskriminasi, xenophobia bagi kelompok rentan.
Pasal 16
HAK KELOMPOK RENTAN
(1)    Setiap disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.
(2)    Pemerintah daerah harus memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan dan pemajuan hak-hak kelompok rentan dan kelompok kurang beruntung, seperti disabilitas, etnis minoritas, masyarakat adat, korban diskriminasi seksual, anak-anak dan manula.
(3)    Kelompok dan individu yang berada dalam situasi yang rentan memiliki hak atas langkah-langkah khusus untuk perlindungan dan integrasi, distribusi sumberdaya, akses terhadap layanan penting, serta perlindungan dari diskriminasi.
(4)    Setiap warga Kota yang berusia lanjut, disabilitas berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atau biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(5)    kelompok yang masuk kategori sebagai kelompok rentan juga mencakup orang atau kelompok yang hidup dalam kemiskinan atau dalam situasi lingkungan yang berisiko (terancam  oleh  bencana  alam),  korban  kekerasan,  penyandang  cacat,  migran  paksa (pengungsi internal), pengungsi lintas batas, dan semua kelompok yang tinggal dalam situasi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan penduduk lainnya.
Pasal 17
HAK ATAS KEBEBASAN BERORGANISASI, DAN BERPENDAPAT SERTA BEREKPRESI
(1)    Semua orang memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, dan berekspresi.
(2)    Pemerintah daerah harus menyediakan dan menjamin ruang publik untuk memenuhi hak-hak tersebut.
(3)    Pemerintah daerah mengambil langkah-langkah positif untuk memfasilitasi penikmatan hak atas kebebasan berorganisasi, berpendapat dan berekpresi.
Pasal 18
HAK ATAS KEADILAN
(1)    Pemerintah daerah harus mengambil langkah-langkah yang  dirancang untuk meningkatkan akses setiap orang terhadap hukum dan keadilan.
(2)    Pemerintah daerah harus menggerakkan penyelesaian konflik secara perdata, pidana, administrasi, dan tenaga kerja maupun melalui pelaksanaan mekanisme lainnya berupa rekonsiliasi, negosiasi, mediasi, dan arbitrase.
(3)    Pemerintah daerah harus menjamin akses terhadap layanan peradilan, dan menetapkan kebijakan khusus yang mendukung kelompok rentan, dan memperkuat akses publik atas keadilan secara cuma-cuma, seperti:
a.    Program bantuan hukum;
b.    Pelaksanaan Sistem peradilan anak;
c.    Penangangan kekerasan dalam rumah tangga;
d.    Penanggulangan korban perdagangan manusia.
Pasal 19
PARTISIPASI POLITIK
(1)    Semua warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik melalui pemilihan umum yang bebas dan demokratis terhadap dewan perwakilan daerah mereka.
(2)    Pemerintah daerah harus menjamin hak atas pemilu yang bebas dan demokratis untuk memilih perwakilan daerah, realisasi dan inisiatif legislatif masyarakat, serta akses yang setara terhadap debat publik dan dengar pendapat tentang isu-isu yang terkait dengan daerah.
(3)    Pemerintah daerah harus menerapkan kebijakan aksi yang afirmatif bagi perwakilan dan partisipasi politik perempuan dan kaum minoritas di semua posisi.
Pasal 20
KERAGAMAN BUDAYA
Pemerintah daerah harus menjamin hak untuk memanfaatkan kota secara penuh, menghor mati keberagaman dan melestarikan warisan budaya dan identitas semua warga negara tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun.
Pasal 21
HAK ATAS INFORMASI, DAN TRANSPARANSI PEMERINTAHAN
Semua penduduk daerah memiliki hak Hak atas informasi, dan transparansi pemerintahan, yakni:
a.    berhak atas transparansi dan akuntabilitas publik dari pemerintah daerah;
b.    berhak untuk meminta dan menerima informasi yang lengkap, termasuk dengan informasi kegiatan administrasi dan keuangan di daerah;
c.    pemerintah daerah menjamin agar semua warga semua orang memiliki akses terhadap informasi publik yang efektif dan transparan;
d.    Pemerintah daerah melakukan penyebaran infomasi dan membuka akses informasi yang luas terhadap program-program pemerintah.
Pasal 22
PARTISIPASI MASYARAKAT
Semua penduduk daerah memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan publik termasuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik setempat.
Pasal 23
LAYANAN PUBLIK
(1)    Pemerintah daerah harus menjamin bagi semua warga memperoleh akses terhadap layanan publik.
(2)    Pemerintah daerah harus menjamin biaya sosial yang dapat diakses dan layanan yang memadai bagi semua orang termasuk orang atau kelompok yang rentan dan para pengangguran.
(3)    Pemerintah daerah harus berkomitmen untuk menjamin bahwa layanan publik juga dilaksanakan di tingkat administratif yang paling dekat dengan masyarakat.
Pasal 24
RUANG PUBLIK
Dalam hal Pemerintah daerah melakukan penyusunan perencanaan dan Tata Kota dan pembangunan infrastuktur, melaksanakan Tata wilayah dan infrastruktur, Pemerintah daerah akan:
a.    melaksanakan fungsi sosial kota, tanah dan properti  perumahan/ tempat tinggal dan hak atas pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan berkeadilan
b.    memenuhi hak atas transportasi dan mobilitas publik, serta hak atas lingkungan yang bersih dan sehat.
c.    pembangunan fasilitas Layanan publik yang sesuai dengan HAM.
d.    melakukan pengelolaan berkelanjutan dan bertanggung jawab atas hak milik bersama yang mencakup alam, warisan budaya dan sumber daya energi untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi warga Daerah.
Pasal 25
MOBILITAS DAN TRANSPORTASI
(1)    Pemerintah daerah harus memberikan jaminan bagi semua orang, hak atas mobilitas dan sirkulasi, sesuai dengan rencana sirkulasi perkotaan dan antarkota serta melalui sistem transportasi publik yang dapat diakses, yang tersedia dengan biaya yang wajar dan memadai bagi kebutuhan lingkungan dan sosial yang berbeda baik jenis kelamin, usia, dan kapasitas.
(2)    Pemerintah daerah harus merangsang penggunaan kendaraan   non-polusi dan menetapkan area yang disediakan bagi lalu-lintas pejalan kaki, secara permanen atau selama waktu-waktu tertentu dalam sehari.
(3)    Pemerintah daerah harus mendorong penghapusan hambatan  arsitektur, instalasi fasilitas yang diperlukan dalam sistem mobilitas dan sirkulasi, dan adaptasi dari semua bangunan publik atau bangunan yang digunakan publik serta fasilitas kerja dan liburan untuk memastikan akses bagi para penyandang cacat.
BAB V
TUGAS, PERAN DAN KEWAJIBAN
Pasal 26
Tugas, kewajiban dan peran aparat pemerintah daerah mencakup menghormati, melindungi dan memenuhi HAM.
Pasal 27
Dalam menyelenggarakan otonominya daerah mempunyai kewajiban:
a.    melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI;
b.    meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
c.    mengembangkan kehidupan demokrasi;
d.    mewujudkan keadilan dan pemerataan;
e.    meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
f.    menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
g.    menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
h.    mengembangkan sistem jaminan sosial;
i.    menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
j.    mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
k.    melestarikan lingkungan hidup;
l.    mengelola administrasi kependudukan;
m.    melestarikan nilai sosial budaya;
n.    membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenang annya; dan
o.    kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 28
LEMBAGA-LEMBAGA PENDUKUNG DAN KERJASAMA
(1)    Dalam hal pemerintah pusat atau masyarakat ingin membentuk komisi-komisi Negara di tingkat daerah maka pemerintah daerah dapat memberikan dukungan pembentukannya.
(2)    Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara dan/atau lembaga lainnya baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mendukung penyelenggaraan Kota Ramah HAM sesuai dengan perundang-undangan dibidang kerjasama daerah.
Pasal 29
PENDIDIKAN HAM
Dalam pemajuan pemahaman, penghormatan HAM Daerah maka pemeritahan daerah akan:
a.    memajukan pemahaman dan penghormatan aparat pemerintah daerah terhadap HAM melalui pendidikan dan pelatihan HAM secara teratur dan berkala;
b.    mengatur, dengan secara sistematis dan terencana, pelatihan HAM bagi wakil-wakil terpilih mereka termasuk bagi staf administrasi.

BAB VI
TAHAPAN PELAKSANAAN
Pasal 30
(1)    Pemerintah daerah secara bertahap akan melakukan pelaksanaan program Kota Ramah HAM.
(2)    Pemerintah daerah akan memasukkan pelaksanaan program Kota Ramah HAM sesuai dengan rencana pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penjabaran RPJP, RPKMD dan Renja SKPD.
Pasal 31
(1)    Pelaksanaan Kota Ramah HAM dilakukan berdasarkan rencana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas  dalam bidang perencanaan, verifikasi dan atau penelitian pemenuhan HAM.
(2)    Perencanaan, hasil verifikasi dan atau penelitian ditetapkan dengan keputusan Walikota.
Pasal 32
(1)    Pemenuhan implementasi Kota Ramah HAM dikoordinasikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan peundang-undangan.
(2)    Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas yang meliputi :
a.    mengkoordinasikan perencanaan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Kota ramah HAM;
b.    membina dan mengawasi penyelenggaraan pemenuhan Kota ramah HAM.

Pasal 33
Laporan pelaksanaan Kota Ramah HAM harus dipublikasikan sebagai   wujud akuntabilitas publik kepada masyarakat.

BAB VII
KERJASAMA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal  34
(1)    Pemerintah Daerah membuka partisipasi warga negara laki-laki dan perempuan yang luas, langsung, adil dan demokratis dalam proses perencanaan, elaborasi, persetujuan, manajerial serta evaluasi kebijakan dan anggaran publik
(2)    Masyarakat harus secara aktif terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan HAM di tingkat daerah termasuk dalam monitoring dan dapat memberikan informasi dan penilaian yang independen bagi kinerja Pemerintah Daerah.
(3)    Partisipasi Masyarakat dalam rangka perlindungan dan pemenuhan HAM  meliputi :
a.    melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah    Daerah dalam penyelenggaraan Kota ramah HAM;
b.    membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Kota Ramah HAM.
Pasal 35
(1)    Lembaga Kemasyarakatan berhak berpartisipasi dalam perencanaan, penyelenggaraan dan monitoring Kota Ramah HAM.
(2)    Lembaga Kemasyarakatan juga dapat bekerja secara langsung dengan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 36
(1)    Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kota Ramah HAM  oleh instansi Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD dan atau sumber pembiayaan lain yang sah.
(2)    Segala biaya yang timbul bagi kegiatan Kota Ramah HAM yang dilaksanakan oleh instansi non pemerintah dibebankan kepada lembaganya masing-masing.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal
WALIKOTA CILEGON,

……………………………

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

……………………………….
BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN ……. NOMOR

Don't miss the stories followPortal Berita Cilegon No.1 and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
PJU di JLS sekitar wilayah Kecamatan Ciwandan baru terpasang akhir tahun 2016 lalu / Dok

PJU di JLS Cilegon Akan Ditambah

RANPERDA KOTA CILEGON

Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Cilegon Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Related posts
Leave a Reply