Rapat Pembahasan JLU, Pemkot Cilegon Akan Konsultasi ke KPK dan BPK

3 minggu yang lalu Zainal Takin 0 respond
IMG-20171030-WA0011

CILEGON, BCO - Pemkot Cilegon menggelar rapat tertutup dengan OPD terkait dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cilegon untuk membahas pembebasan lahan yang akan dibangun Jalan Lingkar Utara (JLU), Senin 30 Oktober 2017.

Plt Walikota Cilegon Edi Ariadi mengatakan rapat tersebut dilaksanakan untuk evaluasi pembangunan JLU, dimana Pemkot Cilegon sebelumnya telah menargetkan pembebasan lahan dilakukan sampai dengan akhir tahun 2017. Namun rencana tersebut gagal dikarenakan membutuhkan waktu yang lama setelah terbitnya peraturan baru BPN.

“Evaluasi JLU, dimana progres sampe akhur tahun, Desember lah. Ternyata dari tim satgas ada satu alur yang sampai kepada pelaksanaan pembayaran itu memakan waktu yang lama, kurang lebih 200 hari, sampai Mei (2018) lah,” kata Edi usai rapat.

Mundurnya waktu pembebasan lahan JLU tersebut terbentur dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah. Sehingga pembebasan lahan baru bisa dilaksanakan pada tahun 2018.

Sehingga anggaran sebesar Rp115 miliar untuk pembebasan lahan JLU kemungkinan tidak dapat terserap pada tahun anggaran 2017 ini. Sementara itu anggaran tahun 2018 sudah ketok palu.

Pihak Pemkot Cilegon, lanjut Edi sempat melakukan konsultasi dengan pihak BPN Kota Cilegon agar mengupayakan pembebasan lahan tersebut dapat dilaksanakan sampai akhir tahun 2017, meskipun tidak rampung secara keseluruhan.

“Kita bicarakan karena proses penganggaran ini kalau ini nyebrang tahun sementara anggaran 2018 sudah diketok, kemudian bisa engga progres sampai desember itu nampak, artinya pekerjaan apa yang bisa, kemudian penyerapan anggarannya berapa itu dibicarakan tadi. Hasilnya BPN tetap engga bisa, karena untuk membayar menyelesaikan secara parsial itu engga bisa karena ada alur Desember (2017) itu baru sebatas pembuatan peta bidang, sementara apraisal belum dibikin, karena ada waktu, kalau dibikin sekarang 6 bulan kemudian harus dirubah, harus dibuat apraisal lagi,” tutur Edi.

Edi juga mengatakan untuk mencari solusi agar anggaran untuk pembebasan lahan JLU tersebut bisa terserap agar SILPA tidak terlalu besar, pihak Pemkot Cilegon akan melakukan konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Karena ini reguler 2018 sudah di ketok. Maka supaya bisa masuk ke anggaran 2018, kita akan konsultasi kepada KPK dan BPK, bisa engga ini di 2018 nya di reguler, bukan di perubahan. Kan sudah di kunci tuh simralnya jadi itu akan di konsultasikan,” katanya.

Edi mengatakan pihaknya akan segera menemui KPK dan BPK, karena pembebasan lahan JLU tersebut sangat mendesak.

“Intinya bahwa saya ingin JLU itu bisa masuk ke reguler 2018, dan ada dana yang diserap untuk kegiatan yang sesuai dengan alur yang dikeluarkan oleh BPN, walaupun kecil persentasenya tapi ada progres gitu, supaya kita tuh berproses kita tuh bekerja, jangan sampai nol persen,” ujarnya. []

Don't miss the stories followPortal Berita Cilegon No.1 and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
IMG20171029085753

Peringati Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa, Wonk Kite Adakan Festival Dramatisasi Puisi

IMG20171013133935

Panwaslu Cilegon Buka Pendaftaran Anggota Panwascam, Ini Persyaratannya

Related posts
Your comment?
Leave a Reply