Pelayanan Kesehatan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Ditanggung Pemkot

3 minggu yang lalu Zainal Takin 0 respond
IMG20171218095249

CILEGON, BCO - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) sosialisasikan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 59 tahun 2017 tentang Pedoman pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah daerah yang diadakan di Aula Setda II Kota Cilegon, Senin 18 Desember 2017.

Kepala Dinas DP3AKB, Heni Anita Susila mengatakan, Perwal tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon terhadap kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak, dimana berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Pelayanan dan Perlindungan Keluarga Kota Cilegon (P3KC) pada tahun 2017 ini, angka kekerasan pada perempuan dan anak meningkat menjadi 187 kasus kekerasan, dari sebelumnya pada tahun 2016 tercatat sebanyak 175 kasus kekerasan pada anak dan perempuan.

“Memang jumlahnya meningkat, tapi tetap harus kita antisipasi dan kita tangani. Salah satu kepedulian Pemerintah Kota Cilegon terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak ini adalah dengan diterbitkannya Perwal nomor 59 tahun 2017 tentang Pedoman pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah daerah, yaitu di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah. Jadi dengan adanya Perwal ini korban kasus kekerasan bisa di fasilitasi,” kata Heni usai sosialisasi.

Heni juga menjelaskan dalam perwal tersebut untuk biaya fisum, rawat inap, gawat darurat dan lainnya bagi korban tindak kekerasan pada perempuan dan anak ditanggung oleh Pemkot Cilegon dengan anggaran yang telah ditentukan.

“Mulai dari biaya fisum, rawat inap, gawat darurat dan kasus lainnya itu sudah kita antisipasi dan anggarannya sudah disediakan oleh Pemkot (Cilegon). Besarannya yaitu untuk fisum sebesar Rp100 ribu, lainnya Rp250 ribu, dan rawat inap Rp5 juta, diluar itu korban menanggung sendiri. Selain biaya tadi, kita juga ada rujukan ke Rumah Sakit Provinsi Banten,” jelasnya.

Heni juga mengatakan, untuk prosedurnya tidak sulit dan berbelit, korban tindak kekerasan pada perempuan dan anak tinggal melapor kepada P3KC yang kemudian diverifikasi dan dilaporkan ke DP3AKB yang nantinya dapat langsung di proses di Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon.

“Prosedurnya gampang, tidak berbelit, ketika datang ke puskesmas atau pusat pelayanan kesehatan pemerintah, korban tindak kekerasan akan langsung diberikan pelayanan gratis tanpa dipungut biaya,” tuturnya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Plt Walikota Cilegon Edi Ariadi mengatakan dengan adanya sosialisasi perwal tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Salah satu permasalahan yang cukup menjadi perhatian pemerintah daerah yakni meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahunnya. Hal ini mendorong Pemerintah Kota Cilegon agar terus berupaya untuk melindungi perempuan dan anak serta memenuhi hak-hak mereka yang menjadi korban,” pungkasnya. []

Don't miss the stories followPortal Berita Cilegon No.1 and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
IMG20171212100628

Minim SDM, Disparbud Jamin Kampung Wisata Cikerai Investasi Bagi Masyarakat, Bukan Investor

IMG-20171222-WA0003

Bersih-bersih Sampah di Sungai Purwakarta, Lurah Himbau Warga Tidak Buang Sampah Ke Sungai

Related posts
Your comment?
Leave a Reply