Ada Surat Ederan Kemenhub Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Sepeda Motor, Dishub Cilegon Dinilai Tidak Cepat Tanggap

1 bulan yang lalu Zainal Takin 0 respond
IMG20171020154431

CILEGON, BCO - Dengan semakin mencuatnya konflik antara driver jasa angkutan umum konfensional dengan driver jasa angkutan berbasis aplikasi diberbagai daerah, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jendral Perhubungan Darat (Dirjen Hubdar) mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada gubernur dan bupati/walikota seluruh Indonesia.

Dalam surat edaran Kemenhub Dirjen Hubdar dengan nomor AJ.206/1/1/DRJD/2017 tertanggal 5 April 2017 tersebut tertulis perihal tentang pengaturan penyelenggaraan sepeda motor (roda dua) yang dimaksudkan kendaraan roda dua yang dijadikan alat transportasi alternatif angkutan umum.

Namun, adanya surat edaran dari Kemenhub tersebut amat disayangkan tidak langsung diketahui oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon sebagai dinas terkait. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Cilegon Bayu Panatagama yang ditemui di ruang kerjanya, Jumat 20 Oktober 2017.

“Karena kondisi di Kota Cilegon juga sudah banyak timbul konflik, saya berupaya dan ternyata ada surat ini, dari website Kementerian Perhubungan, resmi, dan ini juga dapat dipertanggungjawabkan, saya (sudah) komunikasi ke pusat, iya betul surat itu ada. Harusnya surat ini dari Dinas Perhubungan Cilegon,” katanya.

IMG_20171021_021236

Bayu mengungkapkan bahwa surat edaran tersebut bisa menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk membuat keputusan atau Peraturan Walikota (Perwal) guna mengatur penyelenggaraan sepeda motor sebagai alternatif angkutan.

“Kalau mau buat edaran, keputusan atau Peraturan Walikota (Perwal) boleh, ada rambu-rambunya dari surat edaran kementerian perhubungan yang menyerahkan kebijakannya kepada pemerintah daerah,” ungkapnya.

Bayu menuturkan, dalam hal ini seharusnya Dishub Kota Cilegon bisa cepat tanggap menyikapi hal tersebut agar konflik yang terjadi antara driver Gojek dan driver ojek pangkalan tidak semakin besar.

“Pemerintah harus menseriusi masalah ini tidak boleh mengesampingkan ini. Cuma sayangnya, mohon maaf, Dinas Perhubungan Kota Cilegon tidak cepat tanggap, saya melihat ini 5 april,” tuturnya.

Menurut Bayu, jika surat edaran yang dikeluarkan Kemenhub melalui Dirjen Hubdar tertanggal 5 April 2017 tersebut langsung ditanggapi oleh dinas terkait, kemungkinan adanya konflik seperti yang terjadi saat ini di Kota Cilegon antara driver ojek pangkalan dan driver Gojek dapat diantisipasi sedini mungkin.

“Kalau ini dari bulan April (langsung ditanggapi oleh Dishub), maka kemudian tidak seperti ini kondisinya, namun tidak ada kata terlambat,” pungkasnya. []

Don't miss the stories followPortal Berita Cilegon No.1 and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
IMG_5392

Studi Kelayakan Pemekaran Kelurahan, Batas Wilayah Kelurahan di Cilegon Harus Rekonfigurasi

IMG20171020154431

Segera Dibuatkan Perwal, Pemkot Cilegon Akan Kembali Panggil Manajemen Gojek Pada Senin

Related posts
Your comment?
Leave a Reply