Rp 3,6 Juta, UMK 2017 di Cilegon Direkomendasikan Naik 20% dan Tertinggi di Banten

8 bulan yang lalu Iip Djulianto 0 respond
Massa aksi buruh di Kantor Gubernur Banten 21 November 2016 / Dok
Massa aksi buruh di Kantor Gubernur Banten 21 November 2016 / Dok

ANYER, BCO – Rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Banten untuk menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) dan UMP (Upah Minimum Provinsi) di Hotel Mambruk Anyer pada Senin 21 November 2016, tidak berhasil mencapai kata sepakat antar peserta pleno.

Sempat deadlock 3 kali, pembahasan alot mengenai pedoman penetapan UMK dan UMP Banten 2017 akhirnya disudahi dengan tidak adanya kesepakatan. Rapat pleno hanya menyepakati perbedaan pandangan diantara peserta, mengenai dasar aturan dan perhitungan dalam penentuan UMK.

Peserta pleno yang terdiri dari serikat buruh, APINDO, Akademisi, dan unsur Dinas Tenaga Kerja itu hanya menuangkan saran-saran dan pertimbangannya dalam berita acara, untuk kemudian disampaikan kepada Plt Gubernur Banten, yang akan menetapkan besaran UMK dan UMP melalui Surat Keputusan (SK) yang menyusul kemudian.

Namun demikian, dari rapat pleno tersebut terungkap sejumlah fakta menarik yang layak diapresiasi dan diperjuangkan oleh kaum buruh. Salah satunya adalah rekomendasi kenaikan UMK oleh Pemerintah Kota Cilegon yang tercatat tertinggi di Banten, yakni hingga 20 persen.

Diketahui Walikota Cilegon telah merekomendasikan besaran UMK tahun 2017 sebesar Rp 3.693.668, nilai ini naik 20 persen jika dibandingkan UMK tahun 2016 yakni sebesar Rp 3.078.057.

Dikatakan Ketua PC Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Suratman, kenaikan upah di Kota Cilegon harus sesuai dengan rekomendasi walikota, dan buruh akan mengawal sampai diterbitkan SK oleh Plt Gubernur Banten.

“Kita terima, termasuk nantinya Upah Sektoral juga harus diberlakukan Januari 2017,” ujarnya saat ditemui usai rapat tertutup Dewan Pengupahan Banten di Hotel Mambruk Anyer, Senin 21 November 2016.

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon, Erwin Harahap menegaskan, bahwa rekomendasi Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi perihal kenaikan upah minimum kota (UMK) tahun 2017 merupakan hasil musyawarah dengan seluruh pihak terkait diantaranya Dewan Pengupahan, buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Cilegon.

Selain hasil rapat Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Cilegon, Erwin kembali menegaskan bahwa kenaikan UMK Cilegon juga berdasarkan hasil survey independen tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kota Cilegon. (*)

Don't miss the stories followPortal Berita Cilegon No.1 and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Maskot Pilgub Banten 2017 / Dok

Bawaslu Himbau KPU Banten Harus Memastikan Masyarakat Pemilih Sudah Merekam E-KTP

KH Mansyur Muhyidin, Wakil Ketua Majelis Syuro PB Al-Khairiyah saat memberikan sambutan.

Istighosah, Ummat Islam Banten Siap Bersatu dan Turut Aksi Bela Islam Super Damai Jilid III

Related posts
Your comment?
Leave a Reply